LIPUTANINSPIRASI, Lumajang – Mengajukan perubahan desil tidak serta-merta membuat data sosial ekonomi warga langsung berubah. Setiap usulan perlu melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kondisi yang diajukan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Di Kabupaten Lumajang, alurnya dimulai ketika warga yang merasa data sosial ekonominya belum sesuai mengajukan perubahan melalui kantor desa atau kelurahan. Warga juga dapat mengajukan secara mandiri melalui kanal resmi Cek Bansos maupun Cek DTSN.
Dalam pengajuan tersebut, warga menyiapkan identitas dan dokumen pendukung, antara lain KTP, Kartu Keluarga, serta foto rumah dan kamar mandi. Dokumen tersebut menjadi bahan awal untuk melihat kondisi yang disampaikan dalam usulan.
Setelah usulan masuk, proses tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi. Data kemudian menjadi bahan verifikasi lapangan untuk mencocokkan informasi yang diajukan dengan kondisi sosial ekonomi warga sebenarnya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna Murti, mengatakan verifikasi lapangan dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai mekanisme operasional yang berlaku.
“Secara SOP memang verifikasi tersebut akan dilakukan oleh teman-teman pendamping Program PKH. Jadi, verifikasi lapangan atau ground check atas kondisi masyarakat tersebut sesuai dengan usulan yang diajukan,” ujar Indriono saat dikonfirmasi, Senin (7/9/2026).
Dengan demikian, prosesnya dapat dipahami secara sederhana: warga mengajukan usulan, data dan dokumen menjadi bahan pemeriksaan, kemudian kondisi di lapangan diverifikasi sebelum hasilnya diproses lebih lanjut.
Tahap ground check menjadi penting karena kondisi yang tercatat dalam data perlu dicocokkan dengan keadaan nyata. Verifikasi tersebut membantu memastikan bahwa informasi yang diajukan warga memiliki dasar kondisi lapangan yang dapat diperiksa.
Setelah verifikasi dilakukan, hasilnya menjadi bahan rekomendasi untuk proses pemutakhiran data melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat. Artinya, keputusan perubahan data tidak langsung terjadi pada saat warga menyampaikan pengajuan.
Mekanisme tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memastikan data sosial ekonominya terus mengikuti perubahan kondisi. Jika pada suatu periode data belum berubah, warga masih memiliki kesempatan untuk kembali mengajukan apabila kondisi sosial ekonominya memang mengalami perubahan.
“Secara periodik itu setiap tiga bulan sekali. Jadi, kita usulkan bulan ini bukan berarti tidak ada lagi pengusulan bulan berikutnya. Untuk mengetahui apakah berhasil atau diterima, mengalami perubahan atau tidak, dicek lagi di tiga bulan berikutnya,” katanya.
Bagi masyarakat, memahami alur ini penting agar tidak muncul anggapan bahwa pengajuan perubahan desil otomatis berarti perubahan data. Ada proses verifikasi yang harus dilalui agar data yang diperbarui memiliki dasar yang sesuai dengan kondisi warga.
Pemkab Lumajang sendiri mencatat sebanyak 1.846 usulan perubahan desil hingga Agustus 2026. Angka tersebut menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam membantu memperbarui data sosial ekonomi.
Pemutakhiran yang dilakukan secara berkala dan melalui verifikasi lapangan diharapkan dapat menghasilkan data yang semakin sesuai dengan kondisi masyarakat. Data yang lebih akurat selanjutnya dapat menjadi salah satu dasar dalam mendukung pelaksanaan program sosial agar semakin tepat sasaran.
Pada akhirnya, proses perubahan desil bukan sekadar mengubah angka dalam data. Ada tahapan yang memastikan informasi dari warga diperiksa, kondisi lapangan dicocokkan, dan hasil verifikasi diproses melalui mekanisme yang berlaku.
Warga mengajukan, petugas memverifikasi, hasilnya diproses untuk pemutakhiran data. Alur tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga agar data sosial ekonomi masyarakat Lumajang terus diperbarui sesuai kondisi terkini. (MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)
