LIPUTANINSPIRASI,Mojokerto – Permasalahan ketenagakerjaan yang menimpa PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, turun langsung menemui ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Pakerin di mess perusahaan, Minggu (14/6) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk membantu menyelesaikan persoalan yang hingga kini membuat sekitar 2.500 karyawan PT Pakerin belum mendapatkan kepastian status ketenagakerjaan, apakah akan melanjutkan hubungan kerja atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurutnya, persoalan yang terjadi di PT Pakerin tidak hanya berdampak pada para pekerja dan keluarganya, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial yang lebih luas.
“Karena itu atas sepengetahuan Presiden dan Wakil Ketua DPR RI, kami ke sini untuk memastikan latar belakang masalahnya. Saya akan bertanggung jawab membuat analisis kebijakan. Saya tidak bisa menjadi eksekutor karena yang menjadi eksekutor adalah kementerian terkait,” tegas Said Iqbal di hadapan para pekerja.
Ia menjelaskan, hasil kunjungan dan penelusuran lapangan akan dituangkan dalam bentuk analisis kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penyelesaian.
Said Iqbal mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pekerja dan sejumlah dokumen, termasuk surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat persoalan yang berkaitan dengan aset perusahaan. PT Pakerin disebut memiliki dana sekitar Rp1,8 triliun yang tersimpan di Bank Prima, yang kemudian mengalami perubahan status hingga masuk kategori Bank Dalam Resolusi (BDR) dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Kondisi tersebut, lanjutnya, menyebabkan dana perusahaan tidak dapat digunakan sehingga berdampak pada operasional perusahaan dan pemenuhan hak-hak pekerja.
“Kami akan melakukan konfirmasi kepada LPS. Selain itu, terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh pemilik perusahaan kepada para buruh meskipun telah ada perjanjian bersama. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, tentu dapat berdampak lebih luas karena aksi-aksi demonstrasi sudah mulai meluas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Tri Widodo, menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memantau perkembangan permasalahan PT Pakerin, termasuk proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami terus mengikuti perkembangan, termasuk yang berkaitan dengan proses di pengadilan. Yang pasti kami berharap hak-hak pekerja dapat terpenuhi dan keberlangsungan pekerjaan mereka tetap terjaga,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, yang hadir mewakili Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, menyampaikan persoalan PT Pakerin telah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mojokerto sejak lama karena dampaknya yang cukup besar terhadap masyarakat maupun daerah.
Teguh mengatakan, Bupati Mojokerto menaruh perhatian serius terhadap kondisi para pekerja dan berharap seluruh pihak dapat menemukan solusi terbaik agar aktivitas perusahaan kembali berjalan dan hak-hak pekerja dapat terpenuhi.
“Beliau berharap permasalahan-permasalahan yang ada di PT Pakerin ini dapat segera diselesaikan. Karena dampaknya cukup luar biasa, baik secara langsung kepada pemerintah daerah, masyarakat sekitar, maupun kepada para pekerja,” ungkap Teguh.
Ia meyakini permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak perusahaan, pekerja, serta pemerintah. Menurutnya, kompleksitas persoalan yang terjadi memerlukan dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak.
“Kami meyakini bahwa permasalahan ini pasti dapat diselesaikan. Kehadiran Bung Iqbal di tengah-tengah kita diharapkan dapat menjadi jalan untuk mempercepat penyelesaian seluruh persoalan yang ada di PT Pakerin,” tambahnya.
Diketahui, PT Pakerin menghentikan kegiatan produksi sejak pertengahan Desember 2024 akibat konflik internal perusahaan yang berkepanjangan. Kondisi tersebut berdampak pada ribuan pekerja yang hingga kini masih menantikan kepastian mengenai kelangsungan hubungan kerja maupun pemenuhan hak-hak mereka. (Dhn/Kominfo)
