LIPUTANINSPIRASI, Bojonegoro – Langkah strategis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jangka panjang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsultasi Publik I penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bojonegoro untuk proyeksi 30 tahun ke depan. Kegiatan digelar di Ruang Creative Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Sekretaris DLH Kabupaten Bojonegoro Sahid menyampaikan bahwa penyusunan RPPLH merupakan pijakan penting guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang terencana, berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Perlindungan lingkungan bukan semata tugas pemerintah, melainkan butuh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Melalui konsultasi publik ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen RPPLH,” ujar Sahid.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun kegiatan pembangunan wajib memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijak dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH).
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa yang kita rencanakan dan laksanakan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup,” ungkapnya.
Langkah penyusunan RPPLH ini dinilai mendesak, karena Bojonegoro memiliki bentang wilayah yang kompleks. Di satu sisi, daerah ini ditopang potensi ekonomi besar dari sektor migas, bahan galian, pertanian, serta kawasan hutan jati yang luas. Namun di sisi lain, Bojonegoro menghadapi tantangan ekologis berupa defisit air, kerawanan risiko banjir dan kekeringan yang tinggi, alih fungsi lahan, degradasi hutan jati, hingga tekanan volume sampah dan limbah. Tanpa kendali yang terukur, tekanan pemanfaatan ruang dikhawatirkan akan melampaui D3TLH dan menghambat pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, konsultan penyusun dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ema Umilia, menjelaskan bahwa penyusunan RPPLH dirancang secara komprehensif dengan pendekatan berbasis D3TLH, karakteristik ekoregion, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk komitmen kita agar fungsi lingkungan tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang di tengah dinamika tekanan pemanfaatan sumber daya alam yang terus meningkat,” jelas Ema.
Lebih lanjut Ema menjelaskan, secara regulasi, penyusunan dokumen ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 27 Tahun 2025. Ketentuan tersebut mewajibkan dokumen RPPLH tingkat kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) paling lambat tiga tahun sejak PP Nomor 26 Tahun 2025 disahkan, yakni pada Juni 2028.
“Melalui dokumen perencanaan berdurasi 30 tahun ini, Pemkab Bojonegoro optimistis arah kebijakan pembangunan ekonomi, industri, sektor agraria, dan penataan ruang ke depan dapat berjalan selaras dengan kelestarian ekosistem daerah,”pungkasnya.(fif/nn)
