LIPUTANINSPIRASI, Sidoarjo– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Advokasi Implementasi Kurikulum Nasional(IKN) melalui Penguatan Tata Kelola Pendidikan Berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Jenjang SMP.
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat, 24–25 September 2026, bertempat di Aula Delta Wiyata Dinas Dikbud Jl. Pahlawan Sidoarjo.
Prosesi pembukaan dilakukan oleh Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dinas Dikbud Sidoarjo, Dr. Lilik Sulistyowati, S.Pd M.Pd dengan menghadirkan pengawas dan praktisi penjaminan mutu pendidikan setempat sebagai narasumber.
Sebanyak 200 peserta dari berbagai satuan pendidikan jenjang SMP menghadiri agenda yang sangat penting tersebut.
Menurut Kabid Mutu Pendidikan Dr. Lilik Sulistyowati yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah mendorong perencanaan berbasis data, sebagai bentuk Integrasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) ke dalam siklus SPMI, yang merupakan langkah strategis agar implementasi Kurikulum Nasional berjalan terarah, terukur, dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di sekolah.
“Langkah ini juga mengacu pada amanat Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2026 yang menekankan pentingnya membangun budaya mutu secara sistematis dan berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, setiap satuan pendidikan jenjang SMP diwajibkan untuk memiliki dan mengaktifkan kembali Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS).
Peran TPMPS sangat sentral dalam mengawal siklus SPMI, menyusun rekomendasi PBD, hingga menyempurnakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Adapun tujuan dan hasil yang diharapkan
kegiatan advokasi ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama,
Mendorong komitmen bersama antara kepala sekolah, guru, dan seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan pemahaman teknis TPMPS dalam melaksanakan Perencanaan Berbasis Data (PBD).
”Mengintegrasikan indikator prioritas Kurikulum Nasional ke dalam siklus SPMI serta dokumen perencanaan sekolah (RKT dan RKAS),” terang Bu Lilis_sapaan akrabnya.
Selain itu juga untuk menyusun rencana aksi (action plan) pendampingan dan supervisi mutu di tingkat satuan pendidikan.
”Melalui pelaksanaan advokasi dan bimbingan teknis ini, diharapkan tercipta kesepahaman bersama serta dokumen rencana aksi integrasi SPMI di setiap sekolah,”harapnya.
“Pada akhirnya, program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sekolah berbasis bukti, sekaligus membentuk budaya mutu yang mandiri dan berkelanjutan di jenjang SMP se-Kabupaten Sidoarjo,” tegas Bu Lilis.(mad/aba)
