LIPUTANINSPIRASI, Bupati Mojokerto Raih Penghargaany atas Dukungan Pemberantasan Rokok Ilegal
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa menerima penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I atas peran aktif Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mendukung pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I Rusman Hadi,u kepada Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, dalam kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto, Kamis (21/5) Siang. Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian pemusnahan hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo periode Desember 2025 hingga Januari 2026.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 11,1 juta batang rokok ilegal dimusnahkan. Barang hasil penindakan itu berasal dari wilayah kerja Bea Cukai Sidoarjo yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Mojokerto.
Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp16,6 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp10,8 miliar. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin incinerator bersuhu lebih dari 1.000 derajat Celcius di PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA) Mojokerto hingga dipastikan tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Selain itu, pemusnahan juga dilakukan secara simbolis di halaman Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto dengan cara dibakar.
Kegiatan pemusnahan berlangsung sejak kemarin Rabu (21/5). Pada hari pertama, 5 juta batang rokok ilegal dimusnahkan, sementara hari ini sekitar 6 juta batang sisanya dimusnahkan pada hari kedua.
Sebagian besar barang yang dimusnahkan merupakan rokok ilegal tanpa pita cukai atau rokok polos yang diedarkan melalui berbagai modus, mulai dari jasa ekspedisi, kendaraan box maupun mobil pribadi, hingga pedagang eceran.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat dari bahaya peredaran rokok ilegal, menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif, serta mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai. Selain itu, kegiatan yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2026 ini juga menjadi sarana edukasi dan transparansi kepada masyarakat terkait ketentuan di bidang cukai, khususnya mengenai peredaran barang kena cukai ilegal.
Bupati Albarra, yang akrab disapa Gus Barra menegaskan, kegiatan ini memiliki makna strategis karena tidak hanya menjadi momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, tetapi juga sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat penegakan hukum di bidang cukai serta memberantas peredaran barang kena cukai ilegal.
“Di satu sisi, kita tengah memperingati Hari Jadi ke-733 Kabupaten Mojokerto, sebuah momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang daerah ini dalam membangun masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Di sisi lain, kita menunjukkan komitmen bersama dalam memerangi peredaran barang kena cukai ilegal melalui sinergi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo,” tegas Gus Bupati.
Lebih lanjut, Gus Barra menekankan, tema Hari Jadi ke-733 Kabupaten Mojokerto tahun 2026, yakni ‘Mojokerto Berdaya, Rakyat Sejahtera, Pembangunan Merata’, menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari aspek ketertiban dan kepatuhan hukum.
“Mengambil semangat dari tema Hari Jadi ke-733 Kabupaten Mojokerto Tahun ini, yaitu Mojokerto Berdaya, Rakyat Sejahtera, Pembangunan Merata, kita diingatkan bahwa kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah tidak akan terwujud tanpa adanya ketertiban, penegakan hukum, dan kepatuhan terhadap aturan,” lanjutnya.
Gus Bupati juga menegaskan pentingnya penguatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang menurutnya harus didukung dengan upaya serius dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal.
“Pembangunan yang merata membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat. Salah satu sumber pendapatan negara yang kemudian dikembalikan ke daerah melalui DBHCHT berasal dari sektor cukai. Oleh karena itu, menjaga legalitas dan memberantas peredaran barang kena cukai ilegal merupakan tanggung jawab kita bersama demi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.
Selain itu, Gus Bupati menyoroti, peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai tidak hanya merugikan negara dan daerah, tetapi juga berdampak pada iklim usaha serta kesehatan masyarakat.
“Peredaran barang kena cukai ilegal, terutama rokok tanpa pita cukai, menimbulkan dampak serius, mulai dari kerugian pendapatan negara dan daerah, terganggunya iklim usaha yang sehat, hingga potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat karena tidak melalui pengawasan standar yang berlaku,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus bersinergi dengan Bea Cukai, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat langkah kolaboratif bersama Bea Cukai, TNI, Polri, Satpol PP, serta seluruh elemen masyarakat dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal demi terciptanya Kabupaten Mojokerto yang tertib, berdaya, dan sejahtera,” pungkasnya. (Dhn/Kominfo)
