LIPUTANINSPIRASI, Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan larangan pengungsian liar dan posko bantuan tidak resmi selama masa darurat erupsi Gunung Semeru. Seluruh layanan pengungsian harus berada di bawah kendali satu komando resmi, yakni Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), agar pelayanan dapat berjalan optimal, aman, dan terukur.
Hal ini disampaikan dalam Evaluasi Pos Komando PDB Erupsi Gunung Semeru di Pendopo Kecamatan Pronojiwo, Jumat (21/11/2025) pukul 15.00 WIB, dipimpin Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono selaku Pelaksana Harian SKPDB.
Agus Triyono menekankan, pengungsian liar umumnya tidak memiliki standar pelayanan minimal seperti listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, dan keamanan. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, kebakaran, atau gangguan keamanan bagi pengungsi. Posko tidak resmi juga membuat distribusi bantuan menjadi tidak terukur, sulit dipertanggungjawabkan, dan berisiko tumpang tindih.
“Pengendalian di bawah satu komando resmi memastikan setiap warga terdampak dapat dipantau kondisinya secara menyeluruh. Kebutuhan medis, pangan, dan keamanan bisa terpenuhi secara terencana,” ujar Agus Triyono.
Selain itu, posko resmi memudahkan pendataan keluarga, pencegahan kehilangan anggota keluarga, dan penanganan psikososial. Setiap keluarga pengungsi dicatat, dipantau, dan diberikan akses layanan yang sesuai, termasuk bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
Pemkab Lumajang bekerja sama dengan aparat desa, relawan, dan BPBD Jawa Timur untuk memastikan seluruh pengungsian berada di bawah koordinasi resmi. Pengawasan ini juga memudahkan evakuasi cepat jika situasi vulkanik Semeru memburuk, serta mempercepat distribusi logistik dan layanan kesehatan.
“Tujuan utama adalah keselamatan dan kesejahteraan warga. Dengan posko resmi, kita bisa memastikan tidak ada yang tertinggal dan bantuan sampai pada yang benar-benar membutuhkan,” tambah dia.
Langkah ini menegaskan komitmen Pemkab Lumajang dalam menghadirkan pengungsian yang aman, tertib, dan terstandarisasi, sebagai bagian dari penanganan bencana yang humanis dan efisien. (MC Kab. Lumajang/An-m/Kominfo)
