LIPUTANINSPIRASI, Mojokerto – Pemkab Mojokerto Terima Insentif Fiskal Rp6,9 Miliar untuk Percepatan Penurunan Stunting
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional. Tahun ini, Pemkab Mojokerto menerima Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan 2025 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6,9 miliar untuk kategori Percepatan Penurunan Stunting.
Penyerahan insentif dilakukan secara simbolis kepada Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 di Auditorium J. Leimena, Gedung Adhyatma Lantai 2, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu (12/11).
Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan.
Alokasi dana ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025, dan hanya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pelayanan publik, peningkatan perekonomian, pelayanan kesehatan, serta pendidikan.
Rakornas bertema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting” ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, bersama para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran kepala daerah sebagai motor penggerak utama dalam menurunkan angka stunting di daerah.
“Peran kepala daerah itu kunci. Daerah yang berhasil menekan angka stunting umumnya dipimpin oleh kepala daerah yang lincah berkolaborasi, dari preemtif, preventif, hingga kuratif dalam konteks kerjasama lintas sektor pentahelix,” ujar Bima.
Ia menambahkan, dukungan kepala daerah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
“Program MBG harus dikawal agar mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara menyeluruh,” imbuhnya.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa penanganan stunting merupakan kerja besar bersama yang membutuhkan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, prevalensi stunting nasional tahun 2024 turun menjadi 19,8 persen. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dalam 10 tahun terakhir. Namun, kita harus menargetkan penurunan yang lebih besar lagi,” ujarnya.
Menurut Pratikno, pencapaian tersebut tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa serta dukungan masyarakat, termasuk kader Posyandu dan organisasi kemasyarakatan.
“Peran kader Posyandu dan organisasi kemasyarakatan sangat strategis dalam mendukung upaya pencegahan stunting,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya kerja kolektif seluruh pihak untuk menurunkan angka stunting nasional hingga 14,2 persen pada tahun 2029.
“Program ini harus kita keroyok bersama. Kuncinya ada pada sinergi antara pusat dan daerah,” tegas Gibran.
Wapres juga mengapresiasi capaian penurunan prevalensi stunting nasional yang lebih baik dari proyeksi Bappenas sebesar 20,1 persen, serta menurunnya kasus balita wasting, overweight, dan anemia pada ibu hamil.
“Ini bukti nyata kerja bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader PKK, dan seluruh elemen masyarakat,” imbuhnya.
Dengan diterimanya insentif fiskal ini, Pemkab Mojokerto meneguhkan komitmennya untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesadaran gizi keluarga, serta penguatan layanan kesehatan masyarakat.
Langkah ini menjadi wujud nyata dukungan Kabupaten Mojokerto terhadap program nasional percepatan penurunan stunting guna menciptakan generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berkualitas. (Dhn/Kominfo)
