LIPUTANINSPIRASI, Bojonegoro – Langkah penguatan transparansi dan partisipasi publik terus dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan Sarasehan Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Sabtu (29/11/2025).
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi karena sarasehan keterbukaan informasi yang biasanya diselenggarakan di Surabaya, untuk pertama kalinya digelar di luar kota, yakni di Bojonegoro.
“Ini adalah pecah telur bagi Bojonegoro. Terima kasih. Kegiatan besar tingkat Jawa Timur ini ditempatkan di Bojonegoro. Ini memberi nilai lebih dan memacu semangat kami untuk terus memperkuat keterbukaan informasi,” ujarnya.
Wabup juga memaparkan data terkini mengenai penggunaan internet di Bojonegoro. Dari total penduduk sekitar 1.363.227 jiwa, tercatat hampir 58 persen merupakan pengguna internet aktif. Pengguna laki-laki tercatat 53 persen, perempuan 43 persen. Platform yang paling diminati adalah TikTok, disusul Instagram dan Facebook.
“Artinya, sekecil apa pun informasi di lapangan dapat menyebar hanya dalam hitungan menit. Ini menjadi penting agar informasi yang sampai ke pemerintah merupakan data faktual,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus dikelola secara positif sehingga dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah. Wabup juga menyinggung program Medhayoh atau SAPA Bupati yang digelar setiap tanggal 17 setiap bulan sebagai kanal komunikasi tanpa sekat antara masyarakat dan OPD.
“Masyarakat sangat antusias. Semua pertanyaan dijawab langsung oleh OPD sesuai kapasitas, tanpa sensor,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup turut menyampaikan capaian membanggakan Bojonegoro dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setelah lima tahun tanpa penilaian informatif, tahun ini Bojonegoro berhasil meraih nilai A (informatif) 100%.
“Alhamdulillah ini sebuah kebangkitan. Terima kasih kepada seluruh pihak. Semoga kami terus dibimbing dalam membedakan informasi yang bersifat kontrol dan informasi yang menjadi bagian dari audit,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, menegaskan bahwa capaian Bojonegoro merupakan hasil kerja nyata, bukan kedekatan atau faktor nonteknis. Menurutnya, pergeseran penilaian dari kategori tidak informatif ke nilai A Plus mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem awarding keterbukaan informasi.
“Biasanya awarding digelar di Surabaya. Hari ini kita lakukan launching awal di daerah sebagai bentuk percepatan transformasi. Penilaian tidak semata-mata mungkin, tapi melalui proses panjang yakni mulai dari Self Assessment Questionnaire (SAQ), verifikasi faktual, hingga wawancara. Inilah indikator yang menentukan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa keterbukaan informasi harus berjalan seiring dengan partisipasi publik dan akuntabilitas. Konsep Medhayoh yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat dinilai selaras dengan semangat tersebut.
“Ada transparansi, ada partisipasi, ada komunikasi dua arah. Itu adalah esensi keterbukaan informasi publik. Karena itu Kominfo kabupaten/kota di Jawa Timur kami undang untuk merayakan dan memperkuat semangat Medhayoh,” ujarnya.
Sarasehan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pemaparan yang difokuskan pada penguatan budaya transparansi pada sektor pemerintahan, layanan publik, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam ekosistem keterbukaan informasi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah, jajaran Staf Ahli, kepala OPD, kepala dinas Kominfo kabupaten/kota Jawa Timur, BUMD, NGO, para kepala desa, insan media, serta tamu undangan lainnya(Zul/nn/M.Kholidin)
