LIPUTANINSPIRASI, Mokorkerto – Pembinaan Wilayah
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar rapat koordinasi pembinaan wilayah, Kamis (24/4) siang. Kegiatan berlangsung di Aula Arayanna Hotel & Resort, Trawas, dan dihadiri jajaran Forkopimda serta Forkopimca dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.
Rapat tersebut digelar untuk memastikan peringatan May Day berjalan aman, tertib, dan kondusif. Mengingat Mojokerto merupakan salah satu daerah industri yang padat pekerja, kewaspadaan dini menjadi fokus utama.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen pemerintah, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas wilayah.
“Ini adalah isu tahunan yang setiap tahun kita akan menghadapi ini dan mungkin kita semua yang berada di sini sudah memiliki pengalaman masing-masing bagaimana agar Mei Day ini berjalan lancar, kondusif, dan tidak menghambat jalannya pemerintahan,” ujar bupati yang akrab disapa Gus Barra.
Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan soal upah minimum (UMR/UMK) berada di tangan pemerintah provinsi. Karena itu, ia meminta agar para pemangku kepentingan memberikan edukasi kepada para buruh mengenai mekanisme pengupahan yang berlaku.
“Bukan kita yang menetapkan UMR/UMK. Ada di pihak provinsi, sehingga berkoordinasi saja, kalau memang untuk lewat saja, ya dipersilahkan. Tetapi kalau demonya ke kita, kita akan susah, karena kita tidak bisa menentukan kebijakan apapun terkait UMR ini,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Mojokerto, Bambang Purwanto, memaparkan kondisi ketenagakerjaan di Mojokerto. Menurutnya, sekitar 171.900 warga bekerja di sektor industri. Jumlah itu mencapai 26,9 persen dari total angkatan kerja di kabupaten.
“Maka, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek punya peran penting dan bertanggung jawab untuk bisa menjaga kondusifitas wilayah. Harus dipetakan potensi-potensi yang akan memicu disharmonisasi. Karena kalau terjadi disharmonisasi, terjadi sebuah kondisi yang tidak kondusif, maka akan mempengaruhi secara keseluruhan jalannya pemerintah Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.
Bambang juga menegaskan bahwa stabilitas daerah sangat berpengaruh terhadap iklim investasi. Jika situasi tak kondusif, investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Mojokerto.
“Kalau daerah tidak kondusif, maka investasi juga tidak akan tertarik masuk ke Mojokerto. Kalau tidak kondusif, maka perusahaan-perusahaan yang ada ini akan beralih ke wilayah luar Mojokerto. Sehingga ini bagian penting yang harus dijaga,” tandasnya.
Dalam forum itu, Disnaker diminta memberikan pemetaan potensi gerakan buruh agar bisa diantisipasi sejak awal. Pendekatan humanis dan komunikasi aktif dengan serikat pekerja menjadi kunci utama menjaga situasi tetap damai.
“Informasikan kondisi-kondisi potensi terkait dengan pergerakan serikat-serikat pekerja, Sehingga yang ada di wilayah nanti akan tanggap, bisa mengkomunikasikan dengan baik atau menyampaikan aspirasi dengan komunikasi yang baik. maka akan terjalin harmonisasi di antara kita, sehingga Mojokerto tetap aman, damai, kondusif, dan terkendali,” pungkasnya. (Prm/Hes/Ajb/Ng/Mojokerto)
