LIPUTANINSPIRASI, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (BKD Jatim) menggelar agenda penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023, di Gedung Graha UNESA Surabaya, Selasa (23/7/2024).
Penyerahan dilakukan langsung secara simbolis, oleh Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, dengan dihadiri sekitar 5.000 PPPK Pemprov Jatim formasi tahun 2023.
Ketua Panitia Seleksi Daerah sekaligus Kepala BKD Jatim, Indah Wahyuni menyampaikan, jumlah formasi yang disetujui Menteri PAN-RB sebanyak 7.744. Namun, PPPK yang diterima l sebanyak 7.201, dengan rincian 1.056 tenaga kesehatan, 650 tenaga teknis, dan 5.495 tenaga kependidikan. “Provinsi Jawa Timur berhasil menyelesaikan penempatan guru yang lolos passing grade atau P1, sebanyak 3.800 orang, ini sebuah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh Jawa Timur di seluruh Indonesia,” tutur Indah.
Dengan tambahan formasi PPPK tahun 2023, Indah mengungkapkan, total PPPK di Pemprov Jatim mencapai sekitar 20.000 orang. Hal ini menjadikan Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi engan jumlah formasi PPPK terbanyak. “Namun, terdapat kekosongan formasi sebanyak 568 posisi dari seleksi yang tidak lolos, termasuk 4 orang yang tidak memenuhi syarat, di mana 1 orang di antaranya meninggal dunia,” ungkap Indah.
Indah berharap, semoga penambahan SDM PPPK ini dapat memenuhi kekurangan SDM di Pemprov Jatim dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Ia pun menekankan pentingnya pengabdian dengan dilandasi keikhlasan dan kejujuran untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
Sedangkan untuk pembukaan pendaftaran PPPK tahun 2024 ini, Indah mengungkapkan, rencana ada formasi sebanyak 5.336. “Ini rencananya masih menunggu selesainya sekolah kedinasan ya. Rata- rata yang dibuka ada 3 formasi, yaitu tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis,” ujar Indah.
Terkait penyelesaian pegawai Non PNS atau Non PPPK di lingkup Pemprov Jatim yang berjumlah 24 ribu orang, Indah menerangkan, akan tetap dilakukan seleksi supaya lolos PPPK.
“Karena tahun ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sudah tidak diperbolehkan lagi, ada non ASN sehingga nanti akan diselesaikan tahun ini semuanya. 24 ribu nanti kalau misalnya formasi 5.300 yang 36 ribu sisanya itu misalnya ada yang tidak lolos nanti namanya PPPK part time,” pungkasnya. (ktw-vin/hjr/Kominfo)
