LIPUTANINSPIRASI, Mojokerto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyatakan komitmen penuh dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Dukungan tersebut diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran Bupati Mojokerto Nomor 0000/700/416-201/2026 yang ditujukan kepada jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, direktur BUMD, camat, kepala desa, hingga seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Mojokerto.
Bupati Mojokerto yang diwakili Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Oktavian, menegaskan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan SE2026. Terlebih, Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari kawasan strategis Gerbangkertasusila memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.
“Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan biasa, melainkan investasi bersama untuk masa depan ekonomi Indonesia, khususnya Kabupaten Mojokerto. Melalui data yang kuat, pemerintah dapat menyusun program pembinaan, membuka akses modal, merencanakan pembangunan infrastruktur, hingga memperluas peluang pasar,” ujar Wabup Rizal, saat menghadiri acara Kolaborasi Kabupaten Mojokerto untuk Sensus Ekonomi (SE2026) di Smart Room, Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto, Senin (25/5) siang.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya SE2026. Komitmen ini melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari jajaran Forkopimda, stakeholder Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga asosiasi pelaku usaha di Kabupaten Mojokerto.
Wabup Rizal juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan kejujuran data dari seluruh pelaku usaha maupun masyarakat. Menurutnya, kualitas data sangat menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan.
“Keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada partisipasi dan keterbukaan seluruh pelaku usaha. Data yang diberikan akan menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wabup Rizal mengajak seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa untuk turut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya SE2026.
“Kami mengajak seluruh perangkat daerah, camat, hingga kepala desa untuk menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan Sensus Ekonomi 2026. Ini bukan hanya tugas BPS, tetapi gerakan bersama untuk kepentingan pembangunan daerah,” tegasnya.
Kabupaten Mojokerto sendiri memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang. Dengan luas wilayah mencapai 969,36 kilometer persegi yang terbagi dalam 18 kecamatan serta 304 desa/kelurahan, daerah yang dikelilingi Gunung Penanggungan, Gunung Pundak, dan Gunung Lorokan tersebut dihuni lebih dari 1,16 juta jiwa.
Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 5,56 persen atau meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga mengalami kenaikan sebesar 4,79 persen menjadi Rp105,45 juta. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Mojokerto sebagai penyumbang perekonomian terbesar ketujuh di Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 3,65 persen.
Struktur ekonomi Kabupaten Mojokerto saat ini masih didominasi sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 58,49 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 10,16 persen dan sektor pertanian sebesar 7,24 persen.
Selain itu, efisiensi investasi di Kabupaten Mojokerto juga dinilai cukup baik. Berdasarkan data tahun 2018 hingga 2025, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Mojokerto tercatat konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Mojokerto relatif lebih efisien dan produktif.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga dinilai selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yakni ‘Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur’. Terutama dalam mendukung misi penguatan kemandirian ekonomi masyarakat, koperasi, UMKM, hingga BUMDesa, serta pembangunan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan BPS adalah kunci utama. Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif agar Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Ia menyebut, SE2026 dapat diibaratkan sebagai pemeriksaan menyeluruh atau general check-up terhadap kondisi perekonomian daerah. Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil dunia usaha mulai dari UMKM hingga usaha besar secara lebih komprehensif.
“Melalui Sensus Ekonomi, pemerintah dapat melihat perkembangan usaha, persebaran sektor ekonomi, hingga potensi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Data tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pelaku usaha dalam memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas di lapangan.
“Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi dengan baik dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang diberikan sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk terbuka dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan SE2026 di Kabupaten Mojokerto akan menyasar seluruh pelaku usaha yang tersebar di 18 kecamatan dan 304 desa/kelurahan, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga usaha menengah besar (UMB).
Pendataan mencakup berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, jasa, hingga sektor lainnya. Adapun informasi yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, pendapatan, pengeluaran, aset usaha, hingga karakteristik sosial ekonomi keluarga.
Dalam pelaksanaannya, BPS juga memanfaatkan berbagai inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas data dan efisiensi pendataan, seperti integrasi big data, geo-tagging lokasi usaha, pemanfaatan Generative AI, layanan chatbot, hingga sistem live tracking petugas lapangan.
Selain itu, metode pengumpulan data dilakukan secara fleksibel melalui kuesioner daring, digital, maupun cetak. Pengisian dapat dilakukan secara mandiri, melalui mekanisme Ngisi Bareng, maupun pendataan langsung secara door-to-door.
Tahapan pelaksanaan SE2026 dimulai pada Mei hingga Juni 2026 melalui pengisian kuesioner daring bersama pendampingan bagi usaha menengah dan besar. Selanjutnya pada Juni dilakukan pengisian mandiri secara online oleh pelaku usaha yang menerima notifikasi pendataan dari BPS. Sedangkan pendataan langsung secara door-to-door dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. (Dhn/Kominfo)
