LIPUTANINSPIRASI, Mojokerto – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati membuka Pelatihan Satuan Tugas (Satgas) Radio Antar Penduduk Indonesia (Rapi). Sedikitnya 225 relawan Satgas Rapi seluruh wilayah jatim dilatih untuk meningkatkan keterampilan dan teknik untuk menghadapi peran dalam situasi kebencanaan, serta menumbuhkan jiwa semangat menolong dalam situasi bencana.
Pembukaan pelatihan relawan itu ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Kepala Pelaksana BPBD, Yo’i Afrida Soesetyo. Pelatihan Satgas Rapi itu dijadwalkan berlangsung selama 2 hari (17-18) September di Obis Camp, Trawas.
Ikfina mengatakan, Kabupaten Mojokerto secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis memiliki wilayah yang rawan dari berbagai ancaman bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia. Potensi bencana tersebut dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian sarana dan prasarana, kerugian harta benda serta dampak psikologi dalam keadaan tertentu akan menghambat pelaksanaan pembangunan.
“Partisipasi masyarakat dalam penanganan kebencanaan sangat dibutuhkan. Tentunya hal ini bentuk kepedulian masyarakat yang terketuk dari nuraninya demi kemanusiaan tanpa tendensi apapun, dengan dilandasi jiwa dan semangat kekeluargaan dan gotong royong warga masyarakat untuk ikut terjun dalam penanganan penanggulangan bencana,” jelas Ikfina, dalam upacara pembukaan pelatihan Satgas Rapi ‘Ride N Camp’, Sabtu (17/9) siang.
Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto itu juga berharap masyarakat dan para pemangku kebencanaan memiliki 5 cara pandang dan kerangka berpikir yang sama. Antara lain, Pertama, perlu adanya perubahan paradigma dari reaktif menjadi proaktif. dari penanganan darurat menjadi pengurangan resiko. Dan dari urusan pemerintah menjadi urusan bersama.
Kedua, perlu membangun sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dan mencakup semua aspek pembangunan daerah. Ketiga, perlu membentuk karakter masyarakat yang peduli dengan sesama, utamanya kepada korban bencana tanpa memandang suku, agama maupun ras.
Keempat, pemerintah tidak dapat melakukan penanggulangan bencana sendiri, sehingga semua stakeholders penanggulangan bencana seperti masyarakat dan dunia usaha hendaknya bahu-membahu bersama pemerintah merapatkan barisan dalam kegiatan penanggulangan bencana.
Kelima, pentingnya peningkatan kapasitas, kemampuan dan keterampilan setiap pelaku penanggulangan bencana. Pada saat penanganan bencana tentunya akan timbul permasalahan-permasalahan dalam hal komunikasi, evakuasi maupun logistik, disinilah diperlukan para pelaku yang profesional dan ahli dalam penanganan bencana.
“Dalam kegiatan ini peserta juga diharapkan bisa mendapatkan kompetensi, keterampilan dan teknik yang lebih mendalam yang dibutuhkan dan sanggup dalam menghadapi dan mengambil peran dalam situasi kebencanaan,” terang Bupati Mojokerto.
Bupati perempuan pertama Kabupaten Mojokerto ini juga mengapresiasi satuan tugas rapi jatim atas kerja sama dan komitmennya dalam membangun jawa timur menjadi provinsi yang tangguh bencana. Ia berharap hubungan kerja sama antara bpbd, opd teknis, organisasi relawan mitra bpbd, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat yang terjalin dengan baik.
“Sehingga ini nanti akan semakin berkembang diseluruh wilayah provinsi jawa timur khususnya di kabupaten mojokerto,” pungkasnya. (Dhn;Foto:Mki/Ar/kominfo)
